SAMARINDA – Dalam upaya menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan implementasi di tingkat akar rumput, Kelurahan Rapak Dalam menggelar rapat koordinasi rutin pada hari ini, Rabu, 29 April 2026. Bertempat di Aula Kantor Kelurahan Rapak Dalam, pertemuan ini dimulai pukul 14.30 WITA hingga selesai.

Acara ini dipimpin langsung oleh Lurah Rapak Dalam, M. Ade Nurdin, dengan didampingi oleh Sekretaris Kelurahan, jajaran Kepala Seksi (Kasi), staf kelurahan, serta dihadiri oleh seluruh Ketua RT di wilayah Kelurahan Rapak Dalam.

Sinergi Kebijakan dan Solusi Masalah Sosial

Rapat koordinasi ini memiliki fungsi strategis bagi kelancaran birokrasi dan pelayanan di tingkat kelurahan:

Penyampaian Kebijakan Berkala: Pertemuan yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali ini bertujuan memastikan kebijakan dan aturan terbaru dari pemerintah tersampaikan secara akurat kepada Ketua RT.

Wadah Berbagi Pengalaman: Forum ini dimanfaatkan para Ketua RT untuk membagikan kendala serta pengalaman dalam menghadapi berbagai masalah yang muncul di tengah masyarakat.

Pemberian Masukan Teknis: Dalam sesi diskusi, Lurah, Sekretaris Kelurahan, serta para Kasi secara aktif memberikan masukan dan arahan mendalam kepada para Ketua RT. Hal ini dilakukan untuk mengupas tuntas isu-isu terkini dan aturan terbaru, sehingga tercipta kesamaan persepsi dan meminimalisir potensi miskomunikasi antara pihak kelurahan dengan perangkat RT.

Pesan Lurah Rapak Dalam

Lurah Rapak Dalam, M. Ade Nurdin, dalam arahannya menekankan bahwa peran Ketua RT sangat vital sebagai ujung tombak pelayanan publik. Beliau mengingatkan agar setiap perangkat RT selalu mengedepankan efektivitas dalam melayani warga.

"Ketua RT harus cepat tanggap dan tepat dalam melayani masyarakat. Penjelasan mengenai isu dan aturan terbaru hari ini sangat krusial agar tidak ada miskomunikasi antara regulasi yang berlaku dengan penerapannya di lapangan," tegas M. Ade Nurdin.

Melalui koordinasi yang intensif ini, diharapkan pelayanan publik di Kelurahan Rapak Dalam semakin solid dan mampu merespons kebutuhan masyarakat secara lebih responsif dan transparan.